Inggris Tak Bantu Uni Eropa Atasi Krisis Euro

Para menteri negara anggota Zona Euro sepakat menyuntikkan tambahan dana kepada IMF sebesar 150 miliar euro untuk mengatasi krisis utang dan sejuga mendapat dukungan dana dari mitra-mitra mereka di Uni Eropa. Namun, mereka tidak yakin bisa mendapat target dana sebesar 200 miliar setelah tidak didukung oleh Inggris.

Menurut kantor berita Reuters, kesepakatan itu muncul dalam pertemuan tingkat menteri keuangan Uni Eropad di Brussels, Senin waktu setempat. Mereka juga mengungkapkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa di luar zona euro - yaitu Ceko, Denmark, Polandia, dan Swedia - juga akan memberi pinjaman kepada IMF dalam turut membantu zona euro, yang dilanda krisis utang.

Mereka sepakat IMF menjadi mekanisme kunci untuk mengatasi krisis itu. Uni Eropa juga menyatakan bahwa negara-negara pemberi dana itu butuh persetujuan terlebih dahulu dari parlemen masing-masing.

Namun, Inggris memastikan tidak akan turut membantu. "Kami pastikan tidak akan ikut berkontribusi," kata seorang pejabat keuangan Inggris, yang tidak bersedia disebutkan namanya. "Tidak ada kesepakatan soal [tambahan dana] 200 miliar euro," lanjut pejabat itu.

Sebelumnya, Inggris pekan lalu juga menolak mendukung gagasan Uni Eropa untuk memperketat pengawasan anggaran negara-negara anggota, termasuk Inggris, untuk mencegah terulangnya lagi krisis utang seperti yang menimpa Yunani dan Italia.

Bagi Inggris, gagasan Uni Eropa itu bisa merugikan bisnis London sebagai salah satu pusat keuangan dunia. Sikap itulah yang membuat Inggris sejak pekan lalu dikucilkan oleh sesama anggota Uni Eropa, yang terus membahas mekanisme solusi atas krisis utang tanpa melibatkan London.

Namun, bila tidak didukung Inggris, Uni Eropa kemungkinan harus mengandalkan kucuran dana dari mitra-mitra eksternal mereka, seperti Rusia dan China. Kedua negara itu sudah menyatakan kesediaan memberi pinjaman lebih besar kepada IMF.

Fitch Turunkan Peringkat Lima Bank Raksasa

Fitch Ratings, salah satu lembaga pemeringkat kredit terkemuka dunia, menurunkan peringkat sejumlah bank raksasa yang berbasis di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka dianggap mengalami "tantangan yang makin meningkat" di pasar keuangan.

Seperti dikutip kantor berita Reuters, 15 Desember 2011, sejumlah bank utama itu adalah Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America Corp., BNP Paribas, dan Citigroup. Peringkat kredit jangka panjang mereka turun dua level, dari katagori "AA-" jadi "A."

Menurut Fitch, bank-bank itu menghadapi meningkatnya tantangan dari pasar keuangan, yang muncul dari perkembangan ekonomi dan banyak perubahan peraturan. Khusus mengenai turunnya peringkat Citigroup, Fitch mengaitkannya dengan "momentum kebijakan" atas penggunaan uang pembayar pajak dalam mendukung perbankan selama krisis.

Survei Fitch ini menyusul penurunan peringkat versi sesama lembaga riset, Standard & Poor's, atas sejumlah bank besar akhir November lalu. Moody's pun telah menerapkan riset serupa. Situasi ini terjadi di tengah perjuangan sulit banyak bank di Eropa dan AS untuk pulih kembali dari resesi keuangan dalam tiga tahun terakhir. 

Bagi Bank of America, penurunan peringkat dari ketiga lembaga tersebut tidak akan menyurutkan upaya mereka untuk bangkit. "Keputusan ini lebih dilandaskan atas situasi ekonomi global ketimbang kualitas kredit yang spesifik dari Bank of America. Kami terus mempertahankan tingkat likuiditas yang kuat dan akan membangun modal," kata juru bicara Bank of America, Jerry Dubrowski.

Fitsch sementara itu menempatkan sejumlah bank lain, seperti JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley dan UBS ke peringkat A. Bank Societe Generale masuk ke peringkat A+.

Krisis Euro Tidak Ganggu Bisnis RI-Swedia

Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Ewa Polano, yakin bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara tidak akan terganggu oleh krisis keuangan di Eropa. Kedua negara telah belajar dari pengalaman krisis keuangan di negara masing-masing beberapa tahun lampau sehingga krisis utang di negara-negara zona euro itu bisa diantisipasi dengan baik.

"Saya menilai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir berjalan dengan baik kendati menghadapi resesi global dan kini krisis keuangan di Eropa. Volume perdagangan Indonesia senilai hampir US$1 miliar, bahkan perdagangan kedua negara naik 20 persen dalam paruh pertama 2011," kata Polano dalam perayaan Santa Lucia di Jakarta, 14 Desember 2011.

Krisis keuangan di Eropa memang bisa membawa pengaruh bagi Swedia, yang juga anggota Uni Eropa. Bagi Indonesia, Uni Eropa pun menjadi salah satu mitra dagang utama.  

Namun Polano, yang sudah lebih dari dua tahun bertugas di Indonesia, mengingatkan bahwa kedua negara masing-masing pernah mengalami krisis keuangan yang dahsyat di masa lampau. Ini membuat Swedia dan Indonesia bisa mengantisipasi resesi global dan krisis utang di Eropa dengan baik.

"Swedia pernah mengalami krisis keuangan pada 1992 dan kita berhasil mengatasinya. Indonesia pun demikian, setelah menghadapi krisis moneter 1997 kini pertumbuhan ekonominya termasuk yang sangat stabil di kawasan. Bagi saya pengalaman itu menjadi modal bagi kedua negara dalam menghadapi tantangan saat ini," kata Polano.

Itulah sebabnya proyek-proyek bisnis dan perdagangan antara Swedia dan Indonesia tidak terganggu di tengah krisis keuangan Eropa. "Perusahaan-perusahaan Swedia sangat antusias dalam berbisnis dengan Indonesia, baik di sektor pangan, telekomunikasi, perkakas rumah tangga, hingga otomotif dan pertambangan," kata Polano.

Sejumlah perusahaan Swedia makin melebarkan bisnisnya di Indonesia, diantaranya Volvo, Tetra Pak, Ericsson, Eletrolux, SKF, Lux, dan lain-lain.

Uni Eropa Cari Solusi Tanpa Libatkan Inggris Uni Eropa kecewa atas sikap Inggris yang menolak kontrol yang ketat atas belanja negara

Sebanyak 26 anggota Uni Eropa kembali membicarakan upaya bersama menerapkan disiplin anggaran yang lebih ketat demi mengatasi krisis utang zona euro. Namun, kali ini, pembicaraan tersebut tidak melibatkan Inggris.

Menurut kantor berita Reuters, para anggota Uni Eropa masih kecewa dengan sikap pemerintah Inggris, yang menentang proposal mereka itu pada pertemuan di Brussels Jumat pekan lalu. Bagi mereka, sikap Inggris itu egois dengan hanya mengutamakan kepentingan sendiri saat sesama anggota Uni Eropa sedang mengalami masalah utang.

Kekecewaan juga terlontar dari Presiden Dewan (Parlemen) Eropa, Herman Van Rompuy. Menurut dia, Uni Eropa masih membuka diri kepada London. Namun, pembahasan solusi bagi krisis utang zona euro tetap berlanjut, walau tanpa keikutsertaan Inggris. Apalagi, Inggris bukan termasuk anggota kelompok negara pengguna euro.

"Mereka menyadari bahwa euro adalah kebaikan bersama," kata Van Rompuy dalam pidato di Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis, Selasa waktu setempat. "Maka selambat-lambatnya pada awal Maret, kesepakatan fiskal itu akan ditandatangani," lanjut Van Rompuy.

Kesepakatan yang mereka bicarakan itu akan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat atas belanja negara-negara anggota demi mencegah terulangnya krisis utang di sejumlah anggota Zona Eropa, seperti Yunani dan Italia. Kedua negara itu tengah menderita krisis keuangan karena besarnya utang mereka dalam bentuk penjualan obligasi.

Namun, Inggris tidak setuju bila kesepakatan itu masuk dalam hukum fundamental UE, yang populer disebut Traktat Lisbon, karena bisa merugikan London, sebagai salah satu pusat bisnis keuangan dunia. Inggris pun ingin ada suatu proteksi bagi jasa keuangan di London.

Kehendak Inggris itu ditentang banyak anggota Uni Eropa. "Inggris, sebagai barter dukungan atas kesepakatan fiskal, meminta protokol yang spesifik mengenai jasa keuangan yang, seperti dipaparkan, menjadi riskan bagi integritas pasar internal," kata Presiden Komisi Eropa, Jose Barroso. "Itu membuat kompromi jadi mustahil," lanjut dia

Inggris Bantah Terancam Pecah dari Uni Eropa

Pemerintah Inggris membantah kabar bahwa negara mereka tengah mengalami perpecahan dengan sesama anggota Uni Eropa terkait penanganan krisis utang di kelompok negara pengguna euro (Eurozone). London pun meluruskan kabar atas sikapnya yang Jumat lalu mem-veto perubahan perjanjian Uni Eropa, yang ingin menerapkan kontrol yang ketat atas anggaran nasional negara anggota.  

Penjelasan itu diutarakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, hari ini. Dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke VIVAnews, Canning merasa perlu meluruskan posisi Inggris terkait hasil pertemuan Dewan Eropa di Brussels, Belgia, pada 8-9 Desember 2011.

"Inggris adalah bagian dari Uni Eropa seperti Kamis lalu. Inggris akan terus berkomitmen terhadap Uni Eropa. Inggris akan terus menjadi penggerak utama dalam memperdalam pasar tunggal, memberikan pengaruh dalam pembangunan Uni Eropa dan berkomitmen untuk Eropa yang lebih fleksible dan dinamis," kata Canning.

Menurut kantor berita Reuters, David Cameron sebagai perdana menteri Inggris Kamis pekan lalu mengatakan bahwa dia tidak akan ragu untuk memveto (blokir) semua kesepakatan di Uni Eropa dalam mengatasi krisis utang di kelompok pengguna euro (eurozone) bila tidak melindungi kepentingan Inggris, yang tidak masuk dalam eurozone.

Bagi Inggris, kontrol yang ketat dari Uni Eropa atas anggaran para anggota bisa merugikan London, sebagai salah satu pusat keuangan dunia.  Cameron pun benar-benar memveto keputusan Uni Eropa soal kontrol anggaran pada pertemuan di Brussels pekan lalu.

Langkah itu membuat Cameron menjadi terkucilkan dari sesama pemimpin Uni Eropa. Bahkan, dalam suatu kesempatan dalam pertemuan pekan lalu, Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, tampak tidak mau meladeni Cameron yang ingin bersalaman. Maka timbul keraguan, seperti yang diberitakan media massa internasional, apakah Inggris akan tetap menjadi anggota Uni Eropa .

Dubes Canning merasa perlu meluruskan kabar atas perkembangan itu. Menurut dia, Inggris tidak semerta-merta ikut dalam perbincangan penting di Uni Eropa ini hanya untuk mencari perlakuan spesial maupun, seperti yang telah dilansir oleh beberapa pihak, merencanakan sebuah veto.

"Inggris tidak mencari perlakuan khusus untuk Kota London. Inggris, secara sederhana dan logika hanya berusaha menjamin kondisi di lapangan agar dapat ditangani dengan baik supaya minat di luar Eurozone dapat lebih terjaga," kata Canning.

Namun, Inggris kecewa bahwa sesama pemimpin Uni Eropa tidak bisa memberi jaminan bahwa kepentingan Inggris tidak dirugikan dalam penyelesaian krisis. "Kekecewaan kami adalah perlindungan semacam tersebut tidak dapat diberikan. Hal itu jelas lebih baik, oleh karena itu bagi negara-negara yang menjadi bagian dari Eurozone harus membuat pengaturannya secara terpisah," kata Canning.

Perdana Menteri David Cameron, menurut Dubes Canning, berulang kali menegaskan perlunya mencari sebuah solusi bagi permasalahan yang menimpa Eurozone - walau Inggris bukan termasuk anggota kelompok itu - dan komitmen London untuk memainkan peran yang konstruktif dalam proses tersebut.

"Inggris sejauh ini merupakan negara yang mampu menarik investasi ke dalam negeri terbesar di Uni Eropa, dan tentu saja bagi investor asing Inggris adalah gerbang bagi pasar Uni Eropa yang besar," kata Canning. 

Kota London merupakan pusat jasa pelayanan keuangan terkemuka di dunia dan pasar keuangan tunggal internasional yang sangat penting. Inggris menawarkan konsentrasi modal dan kemampuan yang tidak tertandingi, dan didukung oleh lingkungan hukum dan peraturan yang efektif, adil, dan tepat.

Demonstran, Person of The Year TIME 2011

Setiap tahunnya, majalah TIME memberikan predikat 'Person of The Year' pada sosok-sosok yang dinilai berpengaruh dan paling banyak muncul dalam pemberitaan, baik untuk hal buruk atau baik.

Namun, untuk tahun ini, predikat itu tidak diberikan kepada tokoh-tokoh yang populer. Predikat itu justru jatuh pada para demonstran pergolakan yang terjadi di seluruh dunia, mulai dari Revolusi Arab hingga Occupy Wall Street.

"Adakah parameter global mengenai rasa frustasi? Dimana-mana, sepertinya banyak yang sudah merasa muak," kata editor TIME Rick Stengel dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Al-Jazeera Rabu 14 Desember 2011.

Menurutnya, sepanjang 2011, hampir di setiap benua terjadi unjuk rasa menuntut perubahan di berbagai negara, baik yang damai atau yang rusuh.

"Mereka berbeda pendapat, mereka menuntut, mereka tak patah arang walaupun dibalas dengan tembakan gas air mata atau berondongan peluru. Secara harfiah, orang-orang ini paham tentang ide aksi individual dapat berujung pada perubahan kolosal," ujar Stengel.

Para demonstran Revolusi Arab secara eksplisit disebut-sebut sebagai inspirasi gerakan menuntut perubahan serupa yang terjadi mulai dari Israel, India, Chile, Inggris, Spanyol, hingga Amerika Serikat.

Selain para demonstran penuntut perubahan, gelar yang sama juga diberikan pada dua figur lain. Posisi kedua diberikan pada Laksamana William McRaven yang mengepalai operasi peneyrgapan Osama Bin Laden di Pakistan, sementara nama seniman China Ai Weiwei muncul di posisi ketiga.

Nama Duchess of Cambridge, Kate Middleton, menutup daftar 'Person of The Year' TIME tahun ini. Tahun lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg yang memperoleh gelar ini.

OECD: Ekonomi Global Berjuang Atasi Utang

Survei dari suatu organisasi ekonomi internasional memperkirakan bahwa kalangan pasar dan pemerintah tahun depan bakal menghadapi perjuangan yang sulit dalam mengatasi masalah keuangan. Kesulitan itu terpicu oleh ketidakpastian mengenai penyelesaian krisis utang di zona euro dan perekonomian global pada umumnya.

Penilaian itu diutarakan oleh laporan dari tim survei Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut kantor berita Reuters, intisari laporan mereka tersebut dimuat harian The Financial Times, 12 Desember 2011.

OECD beranggotakan 34 negara dengan dipelopori sejumlah negara ekonomi maju, seperti AS, Jepang, Inggris, Prancis, Italia, Kanada dan Jerman. Namun, negara-negara itu dalam beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan ekonomi.

Laporan dari OECD menyatakan bahwa tekanan keuangan kemungkinan tetap berlanjut, disertai dengan ketidakpastian di kalangan pasar, sehingga mengancam stabilitas banyak negara yang tengah berjuang membayar utang-utang mereka.

"Peristiwa-peristiwa di pasar tampaknya akan mencerminkan situasi dimana insting lebih mendominasi dinamika pasar, sehingga mendongkrak bunga pinjaman yang berdampak serius bagi ketahanan utang negara," kata Hams Blommestein, ketua manajemen utang publik di OECD.

Laporan itu memperkirakan bahwa negara-negara OECD akan menghadapi tantangan besar untuk menaikkan volume di pasar swasta. Ini bisa menjadi masalah bagi stabilitas banyak pemerintahan dan ekonomi.

Menurut OECD, tingkat pinjaman negara-negara kelompok itu pada 2011 bisa sebesar US$10,4 triliun. Tahun depan, jumlahnya akan naik jadi US$10,5 triliun, atau US$1 triliun lebih besar dari 2007 dan hampir dua kali lipat dari level 2005.