Inggris Tak Bantu Uni Eropa Atasi Krisis Euro

Para menteri negara anggota Zona Euro sepakat menyuntikkan tambahan dana kepada IMF sebesar 150 miliar euro untuk mengatasi krisis utang dan sejuga mendapat dukungan dana dari mitra-mitra mereka di Uni Eropa. Namun, mereka tidak yakin bisa mendapat target dana sebesar 200 miliar setelah tidak didukung oleh Inggris.

Menurut kantor berita Reuters, kesepakatan itu muncul dalam pertemuan tingkat menteri keuangan Uni Eropad di Brussels, Senin waktu setempat. Mereka juga mengungkapkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa di luar zona euro - yaitu Ceko, Denmark, Polandia, dan Swedia - juga akan memberi pinjaman kepada IMF dalam turut membantu zona euro, yang dilanda krisis utang.

Mereka sepakat IMF menjadi mekanisme kunci untuk mengatasi krisis itu. Uni Eropa juga menyatakan bahwa negara-negara pemberi dana itu butuh persetujuan terlebih dahulu dari parlemen masing-masing.

Namun, Inggris memastikan tidak akan turut membantu. "Kami pastikan tidak akan ikut berkontribusi," kata seorang pejabat keuangan Inggris, yang tidak bersedia disebutkan namanya. "Tidak ada kesepakatan soal [tambahan dana] 200 miliar euro," lanjut pejabat itu.

Sebelumnya, Inggris pekan lalu juga menolak mendukung gagasan Uni Eropa untuk memperketat pengawasan anggaran negara-negara anggota, termasuk Inggris, untuk mencegah terulangnya lagi krisis utang seperti yang menimpa Yunani dan Italia.

Bagi Inggris, gagasan Uni Eropa itu bisa merugikan bisnis London sebagai salah satu pusat keuangan dunia. Sikap itulah yang membuat Inggris sejak pekan lalu dikucilkan oleh sesama anggota Uni Eropa, yang terus membahas mekanisme solusi atas krisis utang tanpa melibatkan London.

Namun, bila tidak didukung Inggris, Uni Eropa kemungkinan harus mengandalkan kucuran dana dari mitra-mitra eksternal mereka, seperti Rusia dan China. Kedua negara itu sudah menyatakan kesediaan memberi pinjaman lebih besar kepada IMF.

Fitch Turunkan Peringkat Lima Bank Raksasa

Fitch Ratings, salah satu lembaga pemeringkat kredit terkemuka dunia, menurunkan peringkat sejumlah bank raksasa yang berbasis di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka dianggap mengalami "tantangan yang makin meningkat" di pasar keuangan.

Seperti dikutip kantor berita Reuters, 15 Desember 2011, sejumlah bank utama itu adalah Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America Corp., BNP Paribas, dan Citigroup. Peringkat kredit jangka panjang mereka turun dua level, dari katagori "AA-" jadi "A."

Menurut Fitch, bank-bank itu menghadapi meningkatnya tantangan dari pasar keuangan, yang muncul dari perkembangan ekonomi dan banyak perubahan peraturan. Khusus mengenai turunnya peringkat Citigroup, Fitch mengaitkannya dengan "momentum kebijakan" atas penggunaan uang pembayar pajak dalam mendukung perbankan selama krisis.

Survei Fitch ini menyusul penurunan peringkat versi sesama lembaga riset, Standard & Poor's, atas sejumlah bank besar akhir November lalu. Moody's pun telah menerapkan riset serupa. Situasi ini terjadi di tengah perjuangan sulit banyak bank di Eropa dan AS untuk pulih kembali dari resesi keuangan dalam tiga tahun terakhir. 

Bagi Bank of America, penurunan peringkat dari ketiga lembaga tersebut tidak akan menyurutkan upaya mereka untuk bangkit. "Keputusan ini lebih dilandaskan atas situasi ekonomi global ketimbang kualitas kredit yang spesifik dari Bank of America. Kami terus mempertahankan tingkat likuiditas yang kuat dan akan membangun modal," kata juru bicara Bank of America, Jerry Dubrowski.

Fitsch sementara itu menempatkan sejumlah bank lain, seperti JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley dan UBS ke peringkat A. Bank Societe Generale masuk ke peringkat A+.

Krisis Euro Tidak Ganggu Bisnis RI-Swedia

Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Ewa Polano, yakin bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara tidak akan terganggu oleh krisis keuangan di Eropa. Kedua negara telah belajar dari pengalaman krisis keuangan di negara masing-masing beberapa tahun lampau sehingga krisis utang di negara-negara zona euro itu bisa diantisipasi dengan baik.

"Saya menilai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir berjalan dengan baik kendati menghadapi resesi global dan kini krisis keuangan di Eropa. Volume perdagangan Indonesia senilai hampir US$1 miliar, bahkan perdagangan kedua negara naik 20 persen dalam paruh pertama 2011," kata Polano dalam perayaan Santa Lucia di Jakarta, 14 Desember 2011.

Krisis keuangan di Eropa memang bisa membawa pengaruh bagi Swedia, yang juga anggota Uni Eropa. Bagi Indonesia, Uni Eropa pun menjadi salah satu mitra dagang utama.  

Namun Polano, yang sudah lebih dari dua tahun bertugas di Indonesia, mengingatkan bahwa kedua negara masing-masing pernah mengalami krisis keuangan yang dahsyat di masa lampau. Ini membuat Swedia dan Indonesia bisa mengantisipasi resesi global dan krisis utang di Eropa dengan baik.

"Swedia pernah mengalami krisis keuangan pada 1992 dan kita berhasil mengatasinya. Indonesia pun demikian, setelah menghadapi krisis moneter 1997 kini pertumbuhan ekonominya termasuk yang sangat stabil di kawasan. Bagi saya pengalaman itu menjadi modal bagi kedua negara dalam menghadapi tantangan saat ini," kata Polano.

Itulah sebabnya proyek-proyek bisnis dan perdagangan antara Swedia dan Indonesia tidak terganggu di tengah krisis keuangan Eropa. "Perusahaan-perusahaan Swedia sangat antusias dalam berbisnis dengan Indonesia, baik di sektor pangan, telekomunikasi, perkakas rumah tangga, hingga otomotif dan pertambangan," kata Polano.

Sejumlah perusahaan Swedia makin melebarkan bisnisnya di Indonesia, diantaranya Volvo, Tetra Pak, Ericsson, Eletrolux, SKF, Lux, dan lain-lain.

Uni Eropa Cari Solusi Tanpa Libatkan Inggris Uni Eropa kecewa atas sikap Inggris yang menolak kontrol yang ketat atas belanja negara

Sebanyak 26 anggota Uni Eropa kembali membicarakan upaya bersama menerapkan disiplin anggaran yang lebih ketat demi mengatasi krisis utang zona euro. Namun, kali ini, pembicaraan tersebut tidak melibatkan Inggris.

Menurut kantor berita Reuters, para anggota Uni Eropa masih kecewa dengan sikap pemerintah Inggris, yang menentang proposal mereka itu pada pertemuan di Brussels Jumat pekan lalu. Bagi mereka, sikap Inggris itu egois dengan hanya mengutamakan kepentingan sendiri saat sesama anggota Uni Eropa sedang mengalami masalah utang.

Kekecewaan juga terlontar dari Presiden Dewan (Parlemen) Eropa, Herman Van Rompuy. Menurut dia, Uni Eropa masih membuka diri kepada London. Namun, pembahasan solusi bagi krisis utang zona euro tetap berlanjut, walau tanpa keikutsertaan Inggris. Apalagi, Inggris bukan termasuk anggota kelompok negara pengguna euro.

"Mereka menyadari bahwa euro adalah kebaikan bersama," kata Van Rompuy dalam pidato di Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis, Selasa waktu setempat. "Maka selambat-lambatnya pada awal Maret, kesepakatan fiskal itu akan ditandatangani," lanjut Van Rompuy.

Kesepakatan yang mereka bicarakan itu akan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat atas belanja negara-negara anggota demi mencegah terulangnya krisis utang di sejumlah anggota Zona Eropa, seperti Yunani dan Italia. Kedua negara itu tengah menderita krisis keuangan karena besarnya utang mereka dalam bentuk penjualan obligasi.

Namun, Inggris tidak setuju bila kesepakatan itu masuk dalam hukum fundamental UE, yang populer disebut Traktat Lisbon, karena bisa merugikan London, sebagai salah satu pusat bisnis keuangan dunia. Inggris pun ingin ada suatu proteksi bagi jasa keuangan di London.

Kehendak Inggris itu ditentang banyak anggota Uni Eropa. "Inggris, sebagai barter dukungan atas kesepakatan fiskal, meminta protokol yang spesifik mengenai jasa keuangan yang, seperti dipaparkan, menjadi riskan bagi integritas pasar internal," kata Presiden Komisi Eropa, Jose Barroso. "Itu membuat kompromi jadi mustahil," lanjut dia

Inggris Bantah Terancam Pecah dari Uni Eropa

Pemerintah Inggris membantah kabar bahwa negara mereka tengah mengalami perpecahan dengan sesama anggota Uni Eropa terkait penanganan krisis utang di kelompok negara pengguna euro (Eurozone). London pun meluruskan kabar atas sikapnya yang Jumat lalu mem-veto perubahan perjanjian Uni Eropa, yang ingin menerapkan kontrol yang ketat atas anggaran nasional negara anggota.  

Penjelasan itu diutarakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, hari ini. Dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke VIVAnews, Canning merasa perlu meluruskan posisi Inggris terkait hasil pertemuan Dewan Eropa di Brussels, Belgia, pada 8-9 Desember 2011.

"Inggris adalah bagian dari Uni Eropa seperti Kamis lalu. Inggris akan terus berkomitmen terhadap Uni Eropa. Inggris akan terus menjadi penggerak utama dalam memperdalam pasar tunggal, memberikan pengaruh dalam pembangunan Uni Eropa dan berkomitmen untuk Eropa yang lebih fleksible dan dinamis," kata Canning.

Menurut kantor berita Reuters, David Cameron sebagai perdana menteri Inggris Kamis pekan lalu mengatakan bahwa dia tidak akan ragu untuk memveto (blokir) semua kesepakatan di Uni Eropa dalam mengatasi krisis utang di kelompok pengguna euro (eurozone) bila tidak melindungi kepentingan Inggris, yang tidak masuk dalam eurozone.

Bagi Inggris, kontrol yang ketat dari Uni Eropa atas anggaran para anggota bisa merugikan London, sebagai salah satu pusat keuangan dunia.  Cameron pun benar-benar memveto keputusan Uni Eropa soal kontrol anggaran pada pertemuan di Brussels pekan lalu.

Langkah itu membuat Cameron menjadi terkucilkan dari sesama pemimpin Uni Eropa. Bahkan, dalam suatu kesempatan dalam pertemuan pekan lalu, Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, tampak tidak mau meladeni Cameron yang ingin bersalaman. Maka timbul keraguan, seperti yang diberitakan media massa internasional, apakah Inggris akan tetap menjadi anggota Uni Eropa .

Dubes Canning merasa perlu meluruskan kabar atas perkembangan itu. Menurut dia, Inggris tidak semerta-merta ikut dalam perbincangan penting di Uni Eropa ini hanya untuk mencari perlakuan spesial maupun, seperti yang telah dilansir oleh beberapa pihak, merencanakan sebuah veto.

"Inggris tidak mencari perlakuan khusus untuk Kota London. Inggris, secara sederhana dan logika hanya berusaha menjamin kondisi di lapangan agar dapat ditangani dengan baik supaya minat di luar Eurozone dapat lebih terjaga," kata Canning.

Namun, Inggris kecewa bahwa sesama pemimpin Uni Eropa tidak bisa memberi jaminan bahwa kepentingan Inggris tidak dirugikan dalam penyelesaian krisis. "Kekecewaan kami adalah perlindungan semacam tersebut tidak dapat diberikan. Hal itu jelas lebih baik, oleh karena itu bagi negara-negara yang menjadi bagian dari Eurozone harus membuat pengaturannya secara terpisah," kata Canning.

Perdana Menteri David Cameron, menurut Dubes Canning, berulang kali menegaskan perlunya mencari sebuah solusi bagi permasalahan yang menimpa Eurozone - walau Inggris bukan termasuk anggota kelompok itu - dan komitmen London untuk memainkan peran yang konstruktif dalam proses tersebut.

"Inggris sejauh ini merupakan negara yang mampu menarik investasi ke dalam negeri terbesar di Uni Eropa, dan tentu saja bagi investor asing Inggris adalah gerbang bagi pasar Uni Eropa yang besar," kata Canning. 

Kota London merupakan pusat jasa pelayanan keuangan terkemuka di dunia dan pasar keuangan tunggal internasional yang sangat penting. Inggris menawarkan konsentrasi modal dan kemampuan yang tidak tertandingi, dan didukung oleh lingkungan hukum dan peraturan yang efektif, adil, dan tepat.

Demonstran, Person of The Year TIME 2011

Setiap tahunnya, majalah TIME memberikan predikat 'Person of The Year' pada sosok-sosok yang dinilai berpengaruh dan paling banyak muncul dalam pemberitaan, baik untuk hal buruk atau baik.

Namun, untuk tahun ini, predikat itu tidak diberikan kepada tokoh-tokoh yang populer. Predikat itu justru jatuh pada para demonstran pergolakan yang terjadi di seluruh dunia, mulai dari Revolusi Arab hingga Occupy Wall Street.

"Adakah parameter global mengenai rasa frustasi? Dimana-mana, sepertinya banyak yang sudah merasa muak," kata editor TIME Rick Stengel dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Al-Jazeera Rabu 14 Desember 2011.

Menurutnya, sepanjang 2011, hampir di setiap benua terjadi unjuk rasa menuntut perubahan di berbagai negara, baik yang damai atau yang rusuh.

"Mereka berbeda pendapat, mereka menuntut, mereka tak patah arang walaupun dibalas dengan tembakan gas air mata atau berondongan peluru. Secara harfiah, orang-orang ini paham tentang ide aksi individual dapat berujung pada perubahan kolosal," ujar Stengel.

Para demonstran Revolusi Arab secara eksplisit disebut-sebut sebagai inspirasi gerakan menuntut perubahan serupa yang terjadi mulai dari Israel, India, Chile, Inggris, Spanyol, hingga Amerika Serikat.

Selain para demonstran penuntut perubahan, gelar yang sama juga diberikan pada dua figur lain. Posisi kedua diberikan pada Laksamana William McRaven yang mengepalai operasi peneyrgapan Osama Bin Laden di Pakistan, sementara nama seniman China Ai Weiwei muncul di posisi ketiga.

Nama Duchess of Cambridge, Kate Middleton, menutup daftar 'Person of The Year' TIME tahun ini. Tahun lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg yang memperoleh gelar ini.

OECD: Ekonomi Global Berjuang Atasi Utang

Survei dari suatu organisasi ekonomi internasional memperkirakan bahwa kalangan pasar dan pemerintah tahun depan bakal menghadapi perjuangan yang sulit dalam mengatasi masalah keuangan. Kesulitan itu terpicu oleh ketidakpastian mengenai penyelesaian krisis utang di zona euro dan perekonomian global pada umumnya.

Penilaian itu diutarakan oleh laporan dari tim survei Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut kantor berita Reuters, intisari laporan mereka tersebut dimuat harian The Financial Times, 12 Desember 2011.

OECD beranggotakan 34 negara dengan dipelopori sejumlah negara ekonomi maju, seperti AS, Jepang, Inggris, Prancis, Italia, Kanada dan Jerman. Namun, negara-negara itu dalam beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan ekonomi.

Laporan dari OECD menyatakan bahwa tekanan keuangan kemungkinan tetap berlanjut, disertai dengan ketidakpastian di kalangan pasar, sehingga mengancam stabilitas banyak negara yang tengah berjuang membayar utang-utang mereka.

"Peristiwa-peristiwa di pasar tampaknya akan mencerminkan situasi dimana insting lebih mendominasi dinamika pasar, sehingga mendongkrak bunga pinjaman yang berdampak serius bagi ketahanan utang negara," kata Hams Blommestein, ketua manajemen utang publik di OECD.

Laporan itu memperkirakan bahwa negara-negara OECD akan menghadapi tantangan besar untuk menaikkan volume di pasar swasta. Ini bisa menjadi masalah bagi stabilitas banyak pemerintahan dan ekonomi.

Menurut OECD, tingkat pinjaman negara-negara kelompok itu pada 2011 bisa sebesar US$10,4 triliun. Tahun depan, jumlahnya akan naik jadi US$10,5 triliun, atau US$1 triliun lebih besar dari 2007 dan hampir dua kali lipat dari level 2005.

Desain Gedung di Korsel Menuai Kontroversi Rancangan arsitek Belanda ini mirip peristiwa runtuhnya menara kembar WTC di AS.

Sebuah rancangan gedung di Seoul, Korea Selatan, menuai protes dan ramai diberitakan di AS karena bentuknya yang mirip gedung WTC ketika dihantam pesawat, 9 September 2001 lalu. Perusahaan konstruksi asal Belanda mengatakan, mereka tidak dengan sengaja merancang demikian.

Perusahaan tersebut, MVRDV, malah membantah bahwa rancangan mereka mirip dengan gedung kembar WTC di New York, Amerika Serikat. Namun mereka menyesalkan jika ada kemiripan antara gedung mereka dengan gedung yang diruntuhkan al-Qaeda tersebut.

"Kami menyesalkan adanya kemiripan dengan peristiwa 9/11. Bukan maksud kami menciptakan bentuk yang menyerupai serangan tersebtu. Kami meminta maaf jika ada yang tersinggung," kata pernyataan MVRDV di situs resminya, dilansir dari Daily Mail, Sabtu 10 Desember 2011.

"Pemberitaan media mulai memanas dan kami juga menerima email dan telepon yang mengancam dan mengatakan kami pecinta al-Qaeda," tulis MCRDV dalam pernyataan terpisah di laman Facebook.

Kendati mendapatkan banyak kecaman dan protes dari media dan masyarakat di AS, namun desain gedung itu mendapatkan banyak pujian dari media Korsel. "Mereka mengatakan desain ini adalah inovasi yang hebat. Konotasi negatif hanya datang dari AS," lanjut perusahaan peraih penghargaan yang berdiri sejak 1993 ini.

Protes boleh terus berdatangan, tapi pembangunan gedung yang dinamakan "Awan" ini tetap dilakukan. Rencananya, gedung kembar setinggi 260 meter dan 300 meter ini akan selesai dibangun pada 2015. Gedung ini berdiri berdampingan dengan sambungan di tengahnya berupa lantai-lantai menyerupai piksel, seolah-olah awan.

Inilah bagian yang menuai protes. Bangunan awan di tengah-tengah persis seperti asap kebakaran ketika pesawat menghantam WTC. Insiden 9/11 merupakan peristiwa paling kelam dalam sejarah AS. Lebih dari 3.000 orang tewas dalam kejadian tersebut.

Didirikan di atas tanah seluas 128.000 meter persegi, bangunan setinggi 54 dan 60 lantai ini diperuntukkan bagi apartemen atau kediaman warga. Apartemen ini akan dilengkapi dengan fasilitas ruang fitness, restoran, kafe dan ruang konferensi.

Ini bukan kali pertama rancangan MVRDV menuai kontroversi. Sebelumnya, perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan milik artis Brad Pitt merancang rumah bagi korban badai Katrina di New Orleans. Pada rancangan tersebut, rumah baru korban seolah terbelah di tengahnya akibat angin topan. Rancangan ini menimbulkan kemarahan karena membangkitkan trauma bagi para korban.

Kroasia Jadi Anggota Uni Eropa ke 28

Kroasia menandatangani traktat keanggotaan Uni Eropa (UE) terhitung di tahun 2013 nanti, pada Jumat 9 Desember 2011. Namun sebelum dapat menjadi anggota, pemerintah harus menggelar referendum persetujuan dari rakyat.

Seperti dilansir Aljazeera, Kroasia adalah negara kedua dari negara-negara pecahan Yugoslavia yang bergabung dengan UE setelah Slovenia. Penandatanganan traktat ini disebut-sebut sebagai peristiwa bersejarah dalam 20 tahun sejak Kroasia merdeka.

"Kami akhirnya dapat menembus batasan di Eropa," kata Presiden Kroasia, Ivo Josipovic, usai penandatanganan traktat bersama dengan Perdana Menteri Kroasia Jadranka Kosor yang disaksikan oleh 27 kepala negara.

Sebelum masuk secara resmi sebagai anggota UE pada 1 Juli 2013, pemerintah Kroasia akan menggelar referendum pada awal tahun depan. Referendum ini untuk mendapatkan persetujuan dari rakyat. Pada jajak pendapat sebelumnya, 60 persen rakyat Kroasia mendukung rencana tersebut.

Masuknya Kroasia diharapkan dapat membantu meringankan beban perekonomian yang tengah melanda UE. Dengan populasi sebanyak 4,2 juta orang, perekonomian negara ini bergantung pada pariwisata pantai Adriatic. Tingkat pengangguran Kroasia adalah sebesar 17 persen.

Sementara itu, upaya keanggotaan Serbia di UE masih belum mendapat persetujuan para kepala negara. Pembicaraan mengenai hal ini akan dibahas di KTT tahun depan. Sebelum menjadi anggota UE, Serbia diharapkan dapat menghentikan bentrokan dengan Kosovo yang merdeka 2008 lalu.

Aset Perbankan Indonesia 47% dari PDB

Bank Indonesia mencatat bahwa rasio total aset industri perbankan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia hanya sebesar 47,2 persen per September 2011.

Selain itu, Menurut Gubernur BI, Darmin Nasution, rasio penyaluran kredit terhadap di posisi yang sama tercatat sekitar 29 persen. Sebagai perbandingannya, di Malaysia tercatat 114 persen, Thailand 117 persen, dan China 131 persen.

Survei BI menyebutkan, pangsa kredit bank dari total pembiayaan perusahaan sangat minim, yaitu untuk modal kerja hanya 25 persen dan untuk investasi hanya 21 persen.

"Sebaliknya, dana internal perusahaan tersebut (duit sendiri) merupakan sumber utama pembiayaan perusahaan, yaitu 61 persen untuk investasi dan 48 persen untuk modal kerja," kata Darmin di acara Bankres Dinner di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat malam 9 Desember 2011

Darmin menilai,  peningkatan aset industri perbankan Indonesia belum seimbang dengan kontribusinya terhadap perekonomian. Ini karena terdapat bagian dari aset perbankan yang dari perspektif makro tidak produktif, yaitu penempatan dalam instrumen moneter dan Surat Berharga Negara.

Data per Oktober 2011, kepemilikan bank pada SBN adalah Rp245,97 triliun, sedangkan bank pada instrumen moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia dan tream deposit sebesar Rp 415,48 triliun. Total penempatan ini mencapai 31,4 persen dari total kredit yang mencapai Rp245,97 triliun, sedangkan bank pada instrumen moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia dan tream deposit sebesar Rp 415,48 triliun. Total penempatan ini mencapai 31,4 persen dari total kredit yang mencapai Rp2.106,2 triliun, atau sekitar 60 persen instrumen moneter BI dikuasai oleh 10 bank besar.

Sementara itu, tingkat efisiensi industri perbankan yang masih rendah juga telah memberikan kontribusi terhadap penetapan suku bunga kredit yang tinggi. Tercermin dari rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional 86,44 persen per Oktober 2011.

"Sebagai perbandingan, rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN berada pada 40-60 persen," ungkap Darmin.

Meskipun fungsi intermediasi berjalan, lanjut Darmin,  ketidakefisienan perbankan melahirkan ongkos pembiayaan yang mahal, sehingga tingginya ongkos pembiayaan di Indonesia tercermin pada tingginya suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi, dan konsumsi yang masing-masing 12,09 persen, untuk kredit modal kerja 11,66 persen, untuk kredit investasi 13,4 persen.

"Suku bunga BI Rate sudah mencapai enam persen. Sebagai perbandingan, di Malaysia suku bunga acuan mereka tiga persen. Sementara tingkat suku bunga kredit banknya 6,5 persen, Filipina, reverse repo (policy rate) 4,5 persen, dan tingkat suku bunga kredit 5,7 persen," ujar Darmin.

2012, BI Akan Awasi Bank yang Imingi Hadiah

Bank Indonesia akan mengawasi secara ketat  perbankan yang menetapkan bunga deposito di atas bunga Lembaga Penjamin Sosial, yakni sebesar 6,75 persen.

"BI tengah mengkaji praktek pemberian tingkat bunga Dana Pihak Ketiga di atas tingkat bunga yang ditetapkan LPS, serta pemberian hadiah kepada para nasabah perbankan," kata Darmin di acara Bankres Dinner di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat malam 9 Desember 2011.

Darmin juga mengungkap beberapa kebijakan BI lainnya di tahun depan (2012), di antaranya mengoptimalkan peran kebijakan moneter untuk mendorong kapasitas perekonomian, sekaligus memitigasi risiko ancaman krisis global

“Kami akan meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian dengan memperkuat ketahanan perbankan," ujarnya

Selain itu, lanjut Darmin, pihaknya juga akan meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem pembayaran baik dalam sistem pembayaran nasional maupun hubungan sistem pembayaran dengan luar negeri, serta memperkuat memperkuat ketahanan makro dengan memantapkan koordinasi dalam rangka manajemen pencegahan dan penaganan krisis

"Serta mendukung pemberdayaan sektor riil, termasuk melanjutkan upaya perluasan perbankan, financial inclusion kepada masyarakat," ungkapnya.


Sementara itu kebijakan dari sisi perbankan, Darmin mengaku akan diarahkan pada peningkatan daya saing dan ketahanan perbankan dengan tetap mendorong intermediasi bank, termasuk memperluas ekses masyarakat ke perbankan berbiaya rendah.

"Dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan, kebijakan SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit) akan tetap dilanjutkan, yang akan diiringi dengan peningkatan enforcement terhdap ketentuan yang mewajibkan rencana bisnis bank. Nanti, di RBB (rencana bisnis bank) kita minta bank mencantumkan target-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit. Benchmarking," tegas Darmin.

Darmin menambahkan, pihaknya juga akan mengkaji kebijakan kepemilikan di perbankan dan kebijakan multi license seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank.

"Semua tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melepaskan bangsa ini dari segala bentuk inefisiensi, karena apabila tidak, kita hanya akan tergilas globalisasi," tutur darmin.

Uni Eropa Stop Bantuan ke Negara Berkembang Ini berlaku bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lain yang ekonominya tumbuh pesat

Uni Eropa berencana menghentikan bantuan pembangunan ke belasan negara berkembang. Rencana ini, yang akan diterapkan mulai 2014, juga berlaku bagi Indonesia dan negara-negara lain yang belakangan ini menikmati perkembangan ekonomi yang pesat.

Menurut harian The Financial Times, sejumlah negara yang terkena dampaknya adalah Argentina, Peru, Kolombia, Malaysia, Indonesia, Brazil, China, India, Thailand dan lain-lain. Rencana ini muncul di tengah krisis keuangan yang melanda banyak negara Eropa, namun Uni Eropa menyatakan bahwa keputusan itu terkait dengan rencana mereka untuk lebih banyak membantu negara-negara yang masih miskin.

Sebagai badan eksekutif kebijakan-kebijakan Uni Eropa, Komisi Eropa dalam pertemuan Rabu waktu setempat menyatakan bahwa keputusan itu juga mempertimbangkan bahwa ekonomi sejumlah negara yang selama ini menerima bantuan mereka telah menunjukkan kemajuan yang pesat. Mereka, bagi Uni Eropa, tidak lagi dianggap sebagai penerima bantuan, sehingga perlu dibentuk suatu "kemitraan baru." 

Sejumlah negara berkembang selama ini menikmati bantuan pembangunan dari Uni Eropa. Untuk periode tujuh tahun hingga 2013, India menerima 365 juta euro sedangkan Indonesia 423 juta euro. Proyek-proyek di China dan Brazil masing-masing menerima 170 juta euro dan 60 juta euro. Namun mulai 2014 semua aliran dana itu akan dihentikan.

Thomas Klau dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri menilai keputusan itu pertanda bahwa Eropa mulai berhemat anggaran dan di saat yang sama sejumlah negara berkembang justru menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Menurut harian The Economic Times, Uni Eropa selama ini merupakan donatur terbesar di dunia. Beranggotakan 27 negara, Uni Eropa memberi sumbangsih atas 50 persen dari bantuan mancanegara. Tahun lalu, Uni Eropa mengucurkan bantuan 53,8 miliar euro (US$72 miliar). Komisi Eropa menangani 20 persen dari bantuan itu, yaitu sebesar 11 miliar euro. (umi)

PM Putin: AS Coba Ganggu Politik Rusia

Selama beberapa hari berturut-turut pada awal pekan ini, Rusia dilanda demonstrasi besar dari massa anti Perdana Menteri Vladimir Putin di Moskow dan St Petersburg. Putin mengatakan, Amerika Serikat punya andil besar dalam menyulut demonstrasi anti pemerintahan tersebut.

Dalam pernyataan pertamanya sejak demonstrasi digelar, Putin menuduh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton telah membentuk opini kaum oposisi mengenai kecurangan pemilu di Rusia. Seperti diberitakan sebelumnya, para demonstran mengecam dugaan kecurangan yang dilakukan oleh partai Putin, United Russia.

"Dia (Clinton) memberikan landasan bagi para aktivis oposisi, memberikan mereka sinyal, mereka mendengar sinyal ini dan mulai bergerak," kata Putin dilansir dari kantor berita Reuters, 8 Desember 2011.

Putin menyinggung beberapa revolusi di negara-negara bekas Uni Soviet yang terjadi akibat campur tangan AS. Di antaranya adalah Revolusi Oranye Ukraina dan jatuhnya pemerintahan Kyrgyzstan pada 2004. Saat ini, lanjutnya, pemerintah AS telah mengeluarkan banyak uang untuk mencampuri urusan politik di Rusia.

"Mereka menghabiskan ratusan juta untuk mengganggu politik di Rusia. Kita harus membuat semacam perlindungan bagi kedaulatan kita, pertahanan melawan campur tangan dari luar," kata Putin.

Tuduhan Putin ini dilakukan menyusul pernyataan Clinton di Brussels, Belgia, soal kecurangan pemilu dan aksi kekerasan aparat dalam menghalau demonstran. Selain Clinton, pernyataan serupa disampaikan juga oleh perwakilan dari Uni Eropa.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan seluruh dugaan kecurangan pemilu harus diselidiki terlebih dulu. Kendati banyaknya protes dari masyarakat, namun pemerintah Rusia tidak akan mengulangi pengambilan suara. "Yang terpenting saat ini adalah menenangkan diri dan membiarkan parlemen yang baru bekerja," kata Medvedev di Praha. (ren)

Inggris Berhemat, Ratu Elizabeth Tidak Digaji Gajinya terus menerus turun sejak tahun 2009, saat Inggris mulai diguncang resesi global

Menurunnya perekonomian Inggris membuat negara itu harus melakukan penghematan. Salah satu anggaran yang akan dikurangi adalah gaji para anggota keluarga kerajaan. Termasuk di antaranya adalah Ratu Elizabeth II yang terancam tidak digaji selama beberapa tahun ke depan.

Dilansir dari laman Daily Mail, Minggu 4 Desember 2011, anggota parlemen Inggris, George Osborne, mengumumkan dibekukannya gaji Ratu Elizabeth sebesar 30 juta pound sterling (Rp422 miliar) per tahun hingga April 2013. Namun, pemerintah tetap akan mengeluarkan dana 1 juta pound sterling (Rp14 miliar) untuk perayaan 60 tahun Ratu memerintah atau diamond jubileetahun depan.
Selain pembekuan gaji Ratu, penghematan juga akan berdampak pada pengurangan dana rumah tangga kerajaan selama enam tahun ke depan. Akibat penghematan juga, rencana renovasi istana terancam terganggu.

Sejak tahun 2009, gaji Ratu memang mengalami penurun secara berkala karena resesi di Inggris. Hal ini dikarenakan, pajak rakyat untuk menggaji keluarga kerajaan digunakan untuk anggaran lainnya yang lebih penting.

Pada 2008-2009, gaji Ratu mencapai 38,3 juta pound sterling (Rp538 miliar), tahun lalu gajinya menurun menjadi 32,1 juta pound sterling (Rp451 miliar). Jumlah ini terbilang kecil jika dibandingkan gajinya pada tahun 1991-1992 yang mencapai 77,3 juta pound sterling (Rp1,08 triliun). Diperkirakan, gaji Ratu Elizabeth masih akan mengalami penurunan hingga tahun 2015.

Selain gaji anggota keluarga kerajaan dipotong, pemerintah juga menghentikan pemberian gaji untuk para staf kerajaan. Gaji mereka akan dibayarkan oleh Pangeran Charles, sebagai Prince of Wales.

Tidak digaji pemerintah, keluarga ningrat akan bergantung sepenuhnya pada keuntungan properti milik kerajaan atau Crown Estate. Diperkirakan, Crown Estate akan menyumbang pada tahun 2014 sebesar 250 juta pound sterling (Rp3,5 triliun). Dari keuntungan ini, Ratu akan mendapatkan jatah 37,5 juta poundsterling (Rp527 miliar) per tahun hingga tahun 2016

Dunia Bayang Kelam Menjelang Pemilu Presiden Rusia "Ini adalah awal dari berakhirnya sebuah era,"

Partai sokongan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, United Russia, harus bersusah payah mengantongi 49,94 suara dalam pemilihan State Duma – majelis rendah parlemen Rusia. Hasil itu belum semuanya, karena penghitungan suara baru mencakup 70 persen dari total suara nasional.

Namun lembaga-lembaga survei Rusia telah memprediksi bahwa perolehan suara United Russia tidak akan lebih dari 50 persen, kontras dengan pemilu parlemen empat tahun lalu di mana partai ini menang mudah dengan mengantongi 64 persen suara atau suara mayoritas. Artinya, United Russia akan banyak kehilangan kursi parlemen pada pemilu kali ini.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Penurunan suara United Russia mencerminkan merosotnya kepercayaan publik kepada Putin dan Presiden Dmitry Medvedev, serta partai penguasa sokongan mereka,” kata Vladimir Ryzhkov, pemimpin oposisi liberal yang dilarang mengikuti pemilu, seperti dilansir Reuters.

Lebih lanjut, Ryzhkov meramal, jatuhnya kepercayaan rakyat Rusia kepada partai Putin itu akan mengarah kepada krisis politik. “Saya rasa pemilu presiden pada Maret 2012 mendatang akan berubah menjadi krisis politik yang lebih besar. Kekecewaan dan frustasi akan terakumulasi menjadi protes besar-besaran,” ujar Ryzhkov.

Publik Mulai Bosan

Putin mencatatkan namanya di sejarah panjang Rusia ketia ia memulihkan ketertiban di negeri itu, setelah Rusia menderita kekacauan selama satu dekade menyusul kolapsnya Uni Soviet. Begitu dilantik menjadi pemimpin, Putin bergerak cepat menumpas pemberontak separatis muslim Chechnya di wilayah selatan Rusia.

Putin memulihkan kontrol Kremlin atas daerah-daerah yang selama ini dicap ‘pemberontak.’ Ia juga memimpin kebangkitan ekonomi Rusia. Putin yang merupakan mantan mata-mata KGB di era perang dingin, memelihara citranya sebagai pemimpin tangguh dengan hobi ‘macho’ seperti berkuda, berburu harimau, dan menerbangkan pesawat tempur.

Namun publik Rusia tampaknya kini letih dengan Putin dan segala popularitasnya. Publik bosan dengan meluasnya korupsi di Rusia. Mereka melihat United Russia sebagai partai yang berisi penipu dan pencuri, yang semakin mempertajam kesenjangan antara kaum kaya dan miskin di negeri itu.

Berbagai kalangan khawatir, kembalinya Putin ke kursi kepresidenan akan menandai stagnasi ekonomi dan politik di negeri itu. Putin dan Medvedev saat ini sudah sepakat untuk bertukar tempat pada pemilu mendatang. Putin akan mencalonkan diri menjadi Presiden, sementara Medvedev akan menjadi Predana Menteri. Pertukaran serupa juga ia lakukan pada pemilu lalu.

Pertukaran ini ia lakukan untuk mengakali peraturan perundang-undangan di Rusia yang menyebut, seseorang tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi presiden apabila sudah menduduki jabatan itu selama dua periode berturut-turut. Oleh karena itu, pada Pemilu 2008 lalu, Putin menyerahkan kursi kepresidenan kepada mitranya Medvedev, sementara dia menjabat sebagai perdana menteri.

Kini, pada Pemilu 2012 mendatang, Putin akan kembali mengincar kursi nomor satu di Rusia itu. Intinya, kekuasaan inti di Rusia tidak akan berpindah dari tangan Putin, apapun jabatan yang ia duduki. Lebih jauh, United Russia yang sebelumnya menguasai dua pertiga kursi parlemen – sebelum kehilangan banyak kursinya pada pemilihan parlemen kali ini – berencana untuk mengubah konstitusi tanpa dukungan oposisi.

Mereka berencana menghilangkan batasan masa jabatan bagi presiden, sehingga Putin bisa terus melanggengkan kekuasaannya. Kini, dengan hasil pemilu parlemen terkini, United Russia bersiap untuk menghimpun kekuatan koalisi, untuk mengamankan niat mereka untuk mengubah konstitusi.

Namun, niat ini – dan upaya Putin untuk kembali ke kursi kepresidenan – kini dinilai akan lebih sulit dengan semakin meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadapnya. “Ini adalah awal dari berakhirnya sebuah era. Hasil pemilu parlemen menunjukkan hilangnya gengsi dari partai penguasa dan para pemimpin negera ini,” kata analis politik Rusia, Andrei Piontkovsky.

Meski perolehan suara United Russia merosot, namun Putin berterima kasih kepada para pendukung partainya. “Terlepas dari kesulitan-kesulitan dan ekonomi krisis yang kita hadapi, kini berdasarkan hasil pemilu ini, kami akan berupaya memastikan kestabilan perkembangan negara ini,” ujar Putin. “Ini adalah hasil optimal yang mencerminkan situasi sesungguhnya dari negeri ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Medvedev berpendapat United Russia memperoleh suara yang cukup layak. “United Russia tetap menjadi pemimpin dan tetap merupakan kekuatan politik terbesar yang ada di parlemen,” kata Medvedev dalam pidatonya di markas besar United Russia.

Airbus: AS Intervensi Proyek Boeing-Lion Air

Kontrak raksasa antara produsen pesawat AS, Boeing, dengan maskapai Lion Air dari Indonesia ternyata membuat gusar Airbus. Pembuat pesawat asal Eropa itu menuduh pemerintah AS sudah campur tangan sehingga Boeing diuntungkan dalam proyek jual beli pesawat.

Penilaian itu diutarakan oleh Kepala Eksekutif Operasional Airbus, John Leahy. Dia mengomentari kesepakatan pembelian 230 unit pesawat Boeing 737 oleh Lion Air di Bali November lalu. Penandatanganan itu dihadiri langsung oleh Presiden AS, Barack Obama.

Menurut Leahy, lobi-lobi dengan memanfaatkan Presiden Obama telah menunjukkan AS ternyata memberlakukan standar ganda mengenai kompetisi pasar bebas. "Hanya ada satu adidaya di dunia dan kita tahu pasti bukan Prancis, tapi kemungkinan besar diwakili oleh Presiden Obama," kata Leahy di Washington DC seperti yang dikutip kantor berita Reuters, 1 Desember 2011.

"Saat dia mulai membuat berita-berita utama bahwa dia menjual banyak pesawat dan bagaimana itu tidak akan terwujud tanpa keterlibatan pribadinya, ini menunjukkan bahwa kita telah melihat distorsi ekonomi dan kita tidak boleh bicara mengenai perdagangan yang bebas dan terbuka di dunia bila AS bersikap begitu," kata Leahy, yang merupakan eksekutif Airbus asal AS.

Pernyataan Leahy ini menandakan sengitnya persaingan antara Airbus dan Boeing dalam merebut pangsa terbesar dalam pasar pesawat komersil. Belum ada reaksi dari pemerintah AS maupun petinggi Boeing atas komentar eksekutif Airbus itu.

Proyek antara Boeing dan Lion Air itu berbiaya sekitar US$21,7 miliar. Ini merupakan transaksi komersil terbesar bagi sejarah Boeing. Mekanisme pembayaran proyek itu akan dibantu oleh Bank Ekspor Impor AS. 

Bagi Obama, proyek itu akan melibatkan 110.000 pekerja industri. Ini merupakan isu strategis bagi Obama, yang kemungkinan akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada Pemilu 2012, mengingat pengangguran merupakan tantangan bagi AS untuk pulih dari krisis ekonomi.  

Kesepakatan itu muncul beberapa bulan setelah Airbus sukses mendapat proyek pemesanan pesawat dari maskapai asal AS, American Airlines, sebanyak 260 unit.  

Sebelum kesepakatan antara Boeing dan Lion Air, muncul kabar bahwa Airbus tertarik untuk berbisnis dengan maskapai asal Indonesia itu. Leahy bahkan yakin bahwa Airbus bisa kembali menang bila tidak ada intervensi politik dari Washington.
  
"CEO dan pemilik maskapai itu, yang selama ini hanya membeli pesawat Boeing, sebenarnya pernah datang ke saya di Toulouse dua kali untuk berbicara mengenai pembelian pesawat dan akhirnya dia berkata tidak ada pilihan," kata Leahy, yang juga merangkap sebagai Kepala Eksekutif Komersial Airbus.

"Saya tidak yakin apa yang dimaksud dengan 'tidak ada pilihan,' namun tampaknya ada campur tangan politik yang dahsyat dan menurut saya Gedung Putih sangat bangga atas itu dan berkata proyek [Boeing] tersebut tidak akan terjadi tanpa campur tangan Gedung Putih. Well, mungkin itu benar, namun itu tidak bagus bagi kebebasan berkompetisi dan perdagangan bebas," lanjut Leahy.

Sementara itu pihak Lion Air membantah kabar bahwa perjanjian dengan Boeing didasarkan atas tekanan. "Saya tidak bersedia mengomentari isu itu, namun yang bisa saya katakan adalah kami melakukan pembelian murni berdasarkan pertimbangan komersial dan kami bebas untuk melakukannya," kata juru bicara Lion Air, Edward Sirait kepada Reuters.

AS, Eropa, Liga Arab Kenakan Sanksi ke Suriah

Amerika Serikat, Liga Arab, dan Uni Eropa kembali menjatuhkan serangkaian sanksi pada Suriah. Sanksi itu terkait dengan kekerasan rezim Presiden Bashar al-Assad atas rakyat yang beroposisi. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah korban tewas di Suriah sudah menyentuh angka 4.000 jiwa. 

Liga Arab, misalnya, memasukkan nama 17 orang penting Suriah dalam daftar hitam larangan berkunjung. Menurut kantor beritaReuters, 1 Desember 2011, mereka akan mengesahkan penjatuhan sanksi Sabtu esok.

Namun, dua negara tetangga Suriah, yakni Irak dan Lebanon, menolak ikut memberlakukan sanksi. Kedua negara ini dikenal memiliki hubungan yang perdagangan yang strategis dengan negara pimpinan Presiden Bashar Al-Assad.

Uni Eropa juga sudah menyiapkan serangkaian sanksi ekonomi untuk dijatuhkan pada Suriah. Salah satunya seperti dilakukan perusahaan minyak raksasa seperti Shell dan Total yang memasukkan GPC, perusahaan minyak Suriah, ke dalam daftar hitam.

Sementara itu, Gedung Putih memasukkan dua nama pejabat Suriah serta dua perusahaan Suriah yang yang bekerjasama dengan pemerintah AS dalam daftar hitam. Perusahaan tersebut adalah Bank Real Estate Suriah serta Perusahaan Perumahan Militer, seperti dikutip stasiun berita Voice of America.

Bank-bank Sentral Dunia Sepakat Bantu Eropa

Sejumlah bank sentral utama dari mancanegara sepakat bersama-sama menyediakan dolar dengan nilai lebih murah dari kurs pasar kepada bank-bank Eropa. Pasalnya, bank-bank Eropa tengah menghadapi masalah kredit menyusul krisis utang di zona euro. Krisis itu juga yang membuat para pejabat Uni Eropa mendesak IMF agar segera membantu.

Menurut kantor berita Reuters, keputusan para bank sentral dari mancanegara itu disepakati pada Rabu waktu Washington. Mereka bank sentral dari AS, Eropa, Jepang, Inggris, Kanada, dan Swiss.

Kesepakatan para pejabat bank-bank sentral itu mengulangi langkah yang pernah mereka terapkan untuk menstabilkan kembali pasar global dari krisis keuangan 2008 setelah jatuhnya bank investasi Lehman Brothers di AS.

Fokus perhatian kini tertuju ke Italia, salah satu negara utama di zona euro. Masalahnya, suku bunga pinjaman (yield) dari obligasi Italia kini meroket jadi 8 persen. Bagi kalangan pasar, angka itu sudah dianggap tidak realistis dan menandakan ekonomi di negara penerbit obligasi itu sudah tergolong gawat.

Di sisi lain, tujuh belas anggota pengguna mata uang euro menyepakati penjaminan bagi 20-30 persen dari penerbitan obligasi baru untuk negara-negara yang mengalami kesulitan dana. Mereka pun sepakat untuk membentuk dana investasi bersama dalam menarik investor asing untuk membeli obligasi pemerintah zona euro.

Mimpi Besar Orang-orang Kerdil Filipina

Kehidupan tidak bisa dibilang menyenangkan jika Anda memiliki ukuran tubuh yang minimal alias kerdil. Hinaan dan diskriminasi akan menjadi santapan sehari-hari. Belum lagi ditambah dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang bisa dimasuki. Hidup semakin sulit.

Hal itu juga tidak terlepas dari kehidupan orang-orang kerdil di Manila, Filipina. Mereka harus banting tulang mencari pekerjaan. Beberapa bekerja sebagai petinju, aktor, maupun peluru manusia untuk pertunjukan meriam. Beberapa lagi harus rela dibayar setengah, sesuai ukuran tubuhnya.

Kendati demikian, mereka memiliki mimpi besar yang tengah mereka wujudkan. Orang-orang kerdil Manila yang tergabung di Asosiasi Orang-orang Kecil Filipina memiliki impian untuk mendirikan kota yang mereka namakan "Kota Kurcaci". Mimpi mereka, kota ini akan seperti kota para Hobbit di novel karangan JRR Tolkien.

Presiden asosiasi ini, Perry Berry, yakin betul mimpi mereka akan terwujud. Dia mengatakan bahwa mereka telah memiliki sebuah lahan kosong seluas 6.000 meter persegi dekat kota Montalban. Perry mengatakan, lahan ini diberikan oleh seorang jutawan secara cuma-cuma. Tidak disebutkan nama jutawan tersebut.

"Kami akan merancang rumah khusus untuk orang kerdil, sesuatu yang unik. Kami akan membangun rumah seperti jamur raksasa atau sepatu ukuran besar," kata Berry.

Saat ini, lokasi akan didirikannya kota kurcaci masih merupakan padang alang-alang dengan rimbunan pohon. Setiap dua bulan sekali, Perry dan kelompoknya menyewa mobil dan piknik di tempat tersebut. Selain untuk beradaptasi, mereka juga berusaha berkenalan dengan warga lokal.

Berry mengatakan, kota ini nantinya tidak hanya terbatas untuk 47 keluarga anggota asosiasi, tapi seluruh orang kerdil di Filipina boleh datang. Sebab tujuan utama pendirian kota ini, menurut dia, adalah untuk menyatukan orang-orang kerdil dan membangkitkan rasa percaya diri mereka.

"Sebagai orang kerdil, kadang kami diperolok. Itu menyakitkan. Lebih baik kami berkumpul sebagai satu keluarga," kata Berry.

Rencananya, kota ini akan menjadi salah satu objek wisata di Filipina. Dari sini nantinya penduduk kota kurcaci mendapatkan pemasukan. Saat ini, asosiasi orang kerdil tengah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan kota tersebut.

Dewan Perkembangan Perumahan Filipina mengatakan, ini adalah ide yang bagus. Namun mereka perlu terlebih dulu mempelajari proposal yang diajukan. "Ini adalah ide yang berasal dari novel, sangat layak untuk dipertimbangkan," kata Wendel Avisado, salah satu anggota dewan. (art)

Reformasi Kuba, Selamat Datang Kapitalisme

 Setelah membolehkan jual beli rumah, Kuba kini membolehkan petani menjual langsung produknya tanpa melalui negara. Bahkan pekan ini, sebuah perusahaan ritel Brazil masuk menjual produk di negeri yang diperintah Partai Komunis itu.

Koran Partai Komunis Granma menyatakan, para petani boleh menjual langsung produk ke pengusaha katering untuk turis mulai 1 Desember 2011. Tujuan program ini untuk meningkatkan ragam dan kualitas makanan untuk sektor pariwisata, memotong biaya transportasi dan mengurangi kehilangan makanan karena inefisiensi dalam distribusi.

"Lebih baik mengambil keuntungan dari potensi... dalam skala lokal," kata koran itu pada Senin lalu.

Pariwisata memang menjadi salah satu sumber pendapatan penting Kuba, dengan perkiraan 2,7 turis berkunjung ke pulau di Karibia ini tahun ini. Namun sektor ini terganjal masalah makanan dan pelayanan yang buruk sehingga membuat turis malas berkunjung lagi.

Aturan baru ini akan mengurangi peran pemerintah sebagai 'orang tengah' dalam distribusi dan membuat penjual dan pembeli bisa menentukan sendiri harga produk tanpa ditentukan pemerintah. 

Perubahan di bidang industri makanan ini baru satu dari 300 reformasi yang diajukan Presiden Raul Castro untuk memodernisasi negeri yang dianggap masih bergaya ekonomi Soviet itu. 

"Ini langkah sangat penting untuk membebaskan penjualan produk pertanian. Saya kira semakin sedikit orang antara kami dan pelanggan, akan semakin banyak makanan di pasar," kata seorang petani, Alfredo Rodriguez.

Perusahaan Brazil Masuk

Tindak lanjut penghentian larangan jual beli rumah yang berlaku sejak 1959 adalah masuknya produk dari luar negeri. Pekan ini, perusahaan ritel Brazil, TendTudo, meneken kontrak untuk memasok barang pada awal 2012 ini ke perusahaan negara Kuba, Palco.

TendTudo akan menjual produk peralatan rumah dan material konstruksi, yang diperkirakan bernilai US$400 juta per tahun di Kuba. Barang-barang itu akan mengisi 'Pusat Penjualan" Palco di Havana yang tentu lebih kecil dari versi di Brazil.

"Kuba memiliki permintaan penting untuk peralatan dan material konstruksi," kata Carlos Christensen, President Unit Internasional TendTudo kepada Reuters, Rabu 23 November 2011. "Idenya adalah memulai dari yang kecil dan menemani perubahan di pasar Kuba."

Reformasi perumahan di negeri berpopulasi 11 juta orang ini memang bukan hanya akan memicu jual beli rumah, tapi juga peningkatan kebutuhan alat dan material pembangun rumah. Larangan jual beli rumah berdekade membuat Kuba kekurangan 600.000 rumah.

IMF dan Bank Dunia

Brookings Institution di Washington, Amerika Serikat, menyambut baik reformasi Kuba ini. Menurut lembaga think tank ini, reformasi ekonomi Kuba ini bisa mendorong pluralisme politik di negeri satu partai ini.

"Untuk mendukung reformasi ekonomi Kuba, Amerika Serikat seharusnya bergabung bersama komunitas pembangunan internasional mendorong maju laju sejarah," dalam laporan yang diterbitkan Jumat lalu. 

Penulis laporan, Richard Feinberg, bekas asisten Presiden Bill Clinton, meminta Presiden Barack Obama memberi perhatian khusus kepada Kuba yang lama menjadi sasaran embargo ekonomi negeri ini. Feinberg menyatakan, Kuba bergerak ke arah sistem berorientasi pasar yang kapitalistis. Ini jelas "kesempatan emas" untuk mengubah Kuba lebih terbuka terhadap sistem terbuka.

"Argument saya jelas tidak memungkiri bahwa ada gaya kelembaman (bertahan--red) di sana; jelas ada dan masih kuat. Namun ini peran komunitas internasional untuk turut mendorong daya positif untuk perubahan," kata Feinberg kepada Reuters.

Dia mencontohkan, Nikaragua dan Vietnam, yang meski sosialis, berhasil menjalin hubungan sukses dengan lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Inter-American Development Bank.

Namun ini jelas berat, karena sejak 1960-an, Kuba sudah memutus hubungan dengan IMF dan Bank Dunia. "Alat imperialisme," begitu propaganda pemimpin Kuba.

China: Krisis Ekonomi Dunia Bisa Kian Gawat

Dunia kian tergiring ke arah kelesuan ekonomi sebagai akibat dari krisis utang Eropa dan krisis ekonomi Amerika Serikat (AS). China, salah satu kekuatan ekonomi Asia, menajamkan kewaspadaan terkait dengan kemungkinan efek domino krisis.

"Satu hal yang mesti kita yakini adalah resesi ekonomi dunia yang diakibatkan oleh krisis keuangan internasional akan semakin parah," ungkap Wakil Perdana Menteri China, Wang Qishan, seperti dikutip kantor berita Reuters. 

Pernyataan Wang merupakan sinyal bagi para pembuat kebijakan di Negeri Tirai Bambu itu, terutama demi memfokuskan diri menyiasati masalah-masalah domestik.

Wang menegaskan bahwa bank-bank dapat memberikan kelonggaran dalam mengucurkan utang bagi sektor pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Wang merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas sektor keuangan China. Karenanya, bank sentral negeri itu kadang harus berkoordinasi dengannya. Pekan lalu, menanggapi komentar Wang, otoritas perbankan itu bersedia menyesuaikan kebijakan moneter jika memang keadaannya mendesak.

Pada sebuah pertemuan dengan para pejabat lokal dan eksekutif perbankan di Provinsi Hubei, Wang menyatakan bahwa institusi keuangan lokal seperti bank dan koperasi simpan-pinjam diharapkan untuk tak mengembangkan bisnis di luar wilayah mereka.

Sebagaimana diketahui, pemerintah China meluncurkan paket stimulus raksasa sebesar US$650 miliar (sekitar Rp5,8 juta triliun) pada tahun 2008 untuk mengantisipasi akibat buruk dari krisis keuangan global